Thursday 3 September 2015
TERNATE – Aktivitas belajar mengajar di SDN 57 Kota Ternate, Selasa (1/9) kemarin lumpuh total, akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para orang tua siswa di depan sekolah tersebut.
Pantauan Malut Post, aksi yang dimulai sekitar pukul 8.30 WIT itu, sudah telah mengakibatkan kerugian bagi siswa, sebab tidak bisa melaksanakan proses belajar mengajar, bahkan mereka yang sudah masuk di dalam kelas dikeluarkan dan dipulangkan saat aksi baru dimulai. Setelah siswa pulang, para orang tua langsung memalang pintu pagar sekolah dengan kayu.
Aksi para orang tua ini, didalangi oleh rasa tidak puas terhadap pengeloalaan dana sekolah seperti Dana BOS, oleh Kepala Sekolah (Kepsek) Hj. Nadra Hj Ahmad, yang dinilai tidak transparan. Karena itu, dalam aksi tersebut mereka meminta agar Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) segera mengganti kepala sekolah. Massa juga meminta pertanggungjawaban Kadiknas Muhdar Din, sebab sikap Kepsek ini, sudah lama dilaporkan ke Diknas, namun hingga kini belum ada kejelasan.
“Sejak Kepsek dijabat oleh Hj. Nadra Hj Ahmad, nasib anak murid diabaikan, ujian dan niali anak-anak juga tidak diperhatikan, makanya sulit masuk ke jenjang berikut karena terkendala nilai,” ungkap Mursid Larasana, salah satu orang tua. Hal yang sama diakui salah satu guru yang mengaku sudah menyampaikan keluhan tersebut kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Ternate Utara, namun belum ditindaklanjuti.
“Dana untuk sekolah tidak digunakan untuk belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan keperluan belajar mengajar, sehingga guru yang selalu memenuhi ATK dengan menggunakan uang pribadi. iuran listrik juga tidak dibayar, sehingga sudah 3 bulan sekolah ini tidak menggunakan listrik karena sudah diputus PLN,” ungkap salah satu guru, yang tak mau namanya dikororankan.
Menanggapi keluhan itu, Kadiknas yang dikonfirmasi mengaku sudah mengetahuinya namun penanganannya diserahkan ke UPTD. “Masalah ini sebenarya sudah kami serahkan kepada UPTD untuk diselesaikan namun belum ada titik temu antara guru dengan kepsek sehingga berakhir pada penyegelan sekolah tersebut,” jelasnya. Namun, agar tidak lagi menimbulkan masalah, dirinya segera memanggil UPTD, Kepsek serta guru, untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Sekolah itu untuk mendidik anak bangsa namun kalau disegel maka siswa dirugikan sebab tidak bisa menerima palajaran. Setiap masalah pasti punya jalan keluarnya untuk itu tidak perlu menyegel sekolah,” katanya.
Terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Muhdar mengatakan guru tidak bisa mengintervensi dana tersebut sebab tupoksi kepsek yang nantinya akan mempertanggungjawabkan penggunaannya, guru harusnya hanya focus untuk menjalankan tugas untuk mengajar, mendidik, membina serta mengevaluasi.
“Sekarang laporan dana BOS sudah menggunakan sistem online sehingga, kalau ada pelanggaran pasti akan diketahui pelanggarannya dimana,” jelas Muhdar. Terkait dengan pencopotan Kepsek, Muhdar mengaku belum bisa dilakukan sebab ada aturan yang harus dipatuhi, salah satunya harus menunggu kepala daerah defenitif. “Saya tidak berpihak kepada siapapun terkecuali pada pimpinan saya, namun saya bekerja sesuai dengan aturan,” tegas Muhdar yang mengaku akan mengevaluasi Kepsek tersebut jika terbukti bersalah.
Karena itu dia meminta agar jangan ada boikot sekolah sebab itu adalah kesalahan besar sebab akibatnya akan merugikan siswa dan jika pemboikotan dilakukan oleh guru maka, yang bersangkutan sudah melanggar UU dan dipastikan akan dihukum dia juga meminta masyarakat untuk menahan diri.
Aksi penyegelan sekolah ini, mendapat respon dari Ketua PGRI Kota Ternate Hadi Hairudin yang menilai aski tersebut tidak objektif dan itu sangat disayangngkan, apalagi itu dilakukan saat jam pelajaran. Karennya dia meminta kepada Diknas agar segera dicarikan solusi, sehingga tidak lagi mengorbankan siswa. Saat aksi berlangsung Nadra H Ahmad selaku Kepsek tidak berada di tempat. (Sumber Malut Post)
